Jangan Jadikan Petani sebagai “Bumper” Inflasi - Koran Jakarta

JAKARTA – Pemerintah diminta tidak mengorbankan kesejahteraan petani untuk menjaga laju inflasi tetap rendah seperti dengan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah komoditas pangan.

Sebab, HET menyebabkan banyak petani merugi karena pendapatan menyusut akibat harga beli di tingkat petani tertekan hingga di bawah biaya produksi.

Ketua Umum Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Said Didu, mengungkapkan kebijakan HET bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi tidak bergejolak, tapi mengorbankan petani.

“Petani ini janganlah selalu dijadikan bumper untuk inflasi. Kalau mau inflasi rendah, tekanlah harga motor, harga mobil, harga handphone, jangan petani terus yang ditekan,” katanya dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) di salah satu televisi swasta, Selasa (8/8) malam.

Said menuturkan, HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hanyalah referensi. “Ada apa ini semua dipaksakan? HET harus berhenti karena berbahaya.

Jadi, kalau ada perusahaan membeli produk pertanian di atas HPP, kenapa disalahkan? Itu kan menguntungkan petani. Seharusnya, kalau mau fair, pemerintah juga menindak perusahaan mi instan yang mendominasi pasar nasional,” ujarnya.

Menurut Said, pemerintah harus segera membentuk Badan Pangan seperti amanat Undang-Undang Pangan.

Sementara itu, seorang petani tebu asal Cirebon, Jawa Barat, Ali Mazazi, mengungkapkan banyak produk gula petani tidak terserap karena pedagang enggan membeli karena takut ditarik pajak pertambahan nilai (PPN).

Selain itu, di pasar sudah jenuh karena banyaknya gula yang beredar, terutama gula rafinasi impor, sehingga serapan gula di pasar sangat lambat. Kemudian, gula tani dari Jawa tidak bisa lagi ke luar Jawa karena di luar Jawa sudah penuh gula, baik dari operasi pasar dan rembesan gula rafinasi.

“Belum lagi dibatasi oleh HET 12.500 rupiah per kilogram, sehingga pedagang tidak berani menjual di atas HET, akibatnya pedagang menekan gula petani,” ujar Ali.

Dilaporkan, seratusan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (Aptri) Jabar menggeruduk Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon mempertanyakan nasib yang kian terpuruk.

Ketua DPD Aptri Jabar, Dudi Bahrudin, mengatakan aksi tersebut dalam rangka menjelang musim giling tebu 2017. Pasalnya, hingga memasuki musim tersebut, gula hasil produksi lokal tidak laku. “Pedagang alasannya tidak mau beli karena ada PPN, padahal gula sudah masuk 11 bahan pokok sehingga tidak kena PPN,” ujar Dudi.

Dari hasil investigasi, APTRI menemukan fakta 10 ribu ton gula petani tidak terjual, namun hingga kini masyarakat Jabar tidak pernah mengalami kelangkaan gula. Rupanya hal tersebut lantaran beredar luasnya gula rafinasi di pasaran. Ant/ers/AR-2

Let's block ads! (Why?)